Ngga terasa lho kurang lebih sudah setahun Pak Nurmahmudi menduduki jabatan sebagai walikota Depok. Rasa2nya baru kemaren “liqo extra” seru ngebahas haruskah nunut instruksi untuk ikutan kampanye Pak Nur. Masih hangat juga ketika beberapa personil “liqo extra” akhirnya beneran ikutan kelilin kampung Cipayung sono untuk nyebar2in atribut Pak Nur ke warga. Secara pribadi gue menaruh harapan yang cukup besar untuk melihat Pak Nur tampil memimpin dan membuat perubahan.Makanya gue ikut empot2an waktu pengangkatan Pak Nur terganjal keputusan PT Jabar sebelum kemudian dikukuhkan oleh MA. Inilah akhir Depok yang ruwet, seluruh Indonesia akan melihat hasil sebuah kepemimpinan yang beda, sebuah potret cerah dari bagaimana sebuah kota bisa kinclong di era otonomi daerah-begitu pikir gue waktu itu.
Tapi, kenyataan setelah setahun berlalu ternyata jauh panggang dari api. Setahun memang bukan waktu yang lama, tapi relatif cukup untuk menilai hasil atau setidaknya proses. Faktanya tidak ada terobosan berarti yang dapat dibanggakan dari kinerja Pak Nur. Gue ngga berharap hasil muluk2 seperti mengurai kemacetan Margonda atau janji2 kampanye Pak Nur seperti santunan kematian atau pemanfaatan lahan tidur untuk pertanian, gue bicara soal small wins yang sepele tapi memberi isyarat bahwa pendulum mulai bergerak ke arah lain. Misalnya, bagaimana agar proyek galian tidak terlihat asal-asalan dan tabrak lari? bagaimana juga agar warga tidak bingung kenapa setiap proyek perbaikan jalan selalu bersamaan dengan musim hujan ? terus mengapa jembatan penyebrangan Margo-Detos tak kunjung terealisasi ? Maaf-maaf saja kalau orang mulai berpikir bahwa bersih-peduli itu tidak berarti efektif-berorientasi hasil.
Mungkin ada yang berkilah dengan mengatakan bahwa Pak Nur tidak efektif karena energinya habis buat berkonflik dengan kelidan jaringan Badrul Kamal-Naming Bothin yang sudah begitu kuat di Depok. Sampai sekarang pun posisi Pak Nur terus menerus digoyang, bahkan goyang-menggoyang ini satu-satunya berita yang terdengar dari kepemimpinan Pak Nur. Lho dul, memangnya risiko Pak Nur berhadapan dengan hal seperti itu tidak terpikir waktu dulu memutuskan untuk bertarung di pilkada Depok ? Harusnya udah ada dong itung2an jika kondisi seperti itu terjadi dan bagaimana mengatasinya. Tidak mudah pastinya, tapi rakyat mah kaga mau tahu. Langkah taktis politik praktis kan harusnya jadi gawean orang-orang lingkar dalam, yang rakyat tahu Pak Nur walikota Depok dan harus bisa nunjukin hasil kerja dia sebagai walikota. Oh ya, baliho gede-gede(dan jelek, tidak artistik, plus tidak jelas pesannya) di Margonda tuh ngga bisa dihitung sebagai hasil kerja, sorry lah yaw.
Tulisan ini bukan keluar dari perasaan sentimen atau benci. Gue cuma pengen Pak Nur (dan pendukungnya) tahu kalau Pak Nur punya investasi kepercayaan yang besar di warga Depok dan seharusnya bisa berbuat lebih baik untuk menuntaskan kepercayaan itu. Buat aktivis-aktivis pendukung Pak Nur, gue serukan untuk jangan cuma semangat waktu kampanye atau jadi saksi TPS aja, aplagi kalau ikut2an perang demo dengan pendukung Badrul-Naming. Kita harusnya bisa memainkan peran sebagai warga yang cerdas dan kritis, yang bisa mendorong pemimpinnya untuk berbuat lebih banyak dan lebih baik. Ruang perbaikan masih terbuka luas lho, coba lihat Sragen dan Pare-pare yang kinclong karena sukses menerapkan good governance dan peningkatan kualitas layanan publik yang signifikan. Kalaupun memang menjadi walikota yang efektif dirasa terlalu sulit karena kuatnya pertarungan politik, ya lebih baik mundur saja. Entah kenapa sejak bergaul dengan komunitas LSM, gue tambah percaya kalo banyak kontribusi riil yang bisa dilakukan tanpa harus menjadi pemerintah. Toh saat ini kita sudah begitu terbiasa bertanya “Di mana negara ?”.
