yang kite ingin terjadi proses yang memungkinkan pemimpin dipilih karena dia punya kualitas bukan karena duitnya. kalau yang jadi parameter utama duit tuh liat jadinya kayak pssi. Yang lebih bahaya kalau duit yang menentukan, akhirnya logika dagang yang dipakai. Hmmm gue jadi gubernur abis segini, berarti selama menjabat gue harus dapet segini dari proyek ini dan itu. Kalo bisa sih untung, supaya jadi modal buat ikut pilpres….

Kalo memang sekarang begitu, bukan berarti harus seterusnya begitu.

Kenapa gak lihat contoh perjalanan Barack Obama. Ketika mutusin mau jadi politisi dia mulai dari bawah, staf di lembaga advokasi publik. Kerjaannya muter2 nanyain orang ada keluhan gak, ada masukan gak buat peningkatan kualitas layanan publik. Dedikasinya pada kepentingan umum bikin reputasinya bagus, rakyat jadi percaya. Terus pelan2 jadi senator, sekarang balon Demokrat. Nah, masalah kemudian untuk keperluan kampanye nanti dia mengumpulkan donasi lewat malam gala atau internet, ya ga masalah. Karena orang yg nyumbang adalah orang yang PERCAYA dan MEMILIH untukmeberi AMANAH kepempinan pada dia.

Bisa liat bedanya kan ? Coba anda fikirkan sambil makan kacang…

anda pada mo jadi pemimpin anda musti keluar duit, apa lagi mimpin jakarta, sekarang milih rt saja musti keluar duit tergantung kapasitasnya, milih ga milih tetap saja jakarta akan ada yg mimpin, apakah dia kinerjanya baik atau tidak, kata orang bijak bilang pilihlah diantara yg jelek pasti ada yg agak bagus, anda pernah makan kacang goreng ? ……….. coba anda ajak teman anda makan kacang goreng dari awal hingga habis kacang tersebut. coba anda fikirkan…..

===

*PKS Akui Minta Adang Setor Dana*
Jum’at, 08 Juni 2007 | 21:41 WIB

*TEMPO Interaktif*, *Jakarta*:Sejumlah Partai politik membantah meminta dana
kepada calon gubernur, dan wakil gubernur yang mereka usung dalam pemilihan
kepala daerah di Jakarta. Hanya Partai Keadilan Sejehtera yang mengakui, ada
komitmen dana dengan Adang Daradjatun – Dani Setiawan, sebagai pasangan
calon yang mereka usung.

Presiden PKS Tifatul Sembiring mengakui untuk memenangkan pasangan calon
yang diusung memerlukan sejumlah dana. Saat mengusung calon, PKS telah
menyusun berbagai strategi untuk memenangkannya. satu di antaranya adalah
tentang pendanaan. “Karena untuk memenangkan calon, perlu biaya yang tidak
sedikit,” kata Tifatul ketika dihubungi, Jum’at (8/6) di Jakarta.

Anggaran dana kampanye menurut Tifatul disusun bersama antara Dewan Pimpinan
Wilayah PKS dengan Adang, dan Dani. PKS menurut Tifatul, akan menanggung
separuh biaya kampanye pemenangan calon. “Sisanya dibebankan ke Pak Adang,
dan pak Dani,” tambah Tifatul. Namun, Tifatul mengaku tidak mengetahui
jumlah dana yang harus ditanggung Adang, maupun PKS.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, Sutrisno Bachir
membantah adanya komitmen dana dengan pasangan calon yang mereka usung dalam
pilkada DKI Jakarta. Pilihan dukungan terhadap Fauzi Bowo, menurut politisi
dari pekalongan ini, karena PAN tidak bisa mengusung pasangan sendiri.
“Seluruh wilayah di DKI mendukung pak Fauzi, kami harus menampung aspirasi
ini,” kata Sutrisno, ketika dihubungi, Jum’at (8/6) di Jakarta.

Senada dengan Sutrisno, Ketua DPP PDIP Tjahjo Kumolo, membantah partainya
pernah minta dana kepada Fauzi Bowo dan Prijono, untuk mengusungnya dalam
pilkada DKI Jakarta. “Tidak ada dalam tradisi kami (minta dana),” kata
Tjahjo ketika dihubungi, Jum’at (8/6) di Semarang.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Marzuki Ali mengatakan mendukung Fauzi
karena, dinilai menguasai semua permasalah yang terjadi di DKI Jakarta, dan
berpengalaman memimpin sebagai wakil gubernur di Ibukota. “Jadi tidak ada
komitmen dana, atau komitmen apapun,” kata marzuki ketika dihubungi, Jum’at
(8/6), di Jakarta.

Tifatul, Marzuki, Tjahjo, dan Sutrisno mendesak Sarwono, yang mengaku
dimintai dana Rp 400 miliar untuk transparan, menyebut identitas partai yang
memintanya dana. “Terus terang saja siapa, dan darimana partainya,” kata
Tjahjo.

Maaf ya… bukannya gak percaya sama mas yudi yang ngakunya punya kakak di Tim Sukses Fauzi Bowo. Tapi setau gw yang pernah duduk bareng dengan Adang dan juga Fauzi Bowo, rasanya sudah cukup bagi untuk menentukan arah apa yang harus dipilih. Adang mungkin sedang dalam tahap “bertobat” dan hak itu yang dihargai PKS untuk mengusungnya, Fauzi Bowo mungkin sedang berupaya untuk meneruskan perjuangan pendahulunya sekaligus memperbaiki apa yang salah selama. Jadi dari keduanya mudah2an ada hal yang memang bisa ditingkatkan. Hanya saja gw perlu ingetin semua orang, mau dari Kubu Adang, Fauzi, Sarwono, maupun Agum… gak perlu deh black campaign lagi… karena toh semua punya kekurangan. Adang gak mungkin bisa benahi banjir jakarta tanpa bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan 2 Provinsi sekitar Jakarta. Fauzi Bowo gak perlu yakin sebagai ahli, karena toh perlu juga ahli-ahli lain yang dapat duduk bersama membangun Jakarta. Agum juga gak harus kecewa gak bisa jadi Cagub karena toh ladang amal di MNC bisa tetep bikin dia kaya dan beramal. Dan at last, Sarwono gak perlu lagi cape-cape menjual diri ke hadapan rakyat karena dia sudah cukup kenyang menikmati orde baru. Lihat dong abangnye, Muchtar Kusumaatmadja yang tetep harum namanya karena dia gak pernah terjebak ikut politik praktis.

Menilai politik memang tidak bisa dengan kacamata kuda, tetapi alangkah baiknya jika orang tetap dapat bersih di tengah kehidupan politik. Politik toh juga bisa menjadi ladang amal, tapi niat dan jiwa yang sudah ideal jangan dikotori oleh sedikit amarah dan emosi yang bisa mengubah sebuah amal baik menjadi amal jelek.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Mari Kita Jadikan Indonesia Yang Indah !!!

Tambahan “dikit” neh :

1. Alhamdulillah Adang gak jadi Cagub di Jawa Barat, semoga Jawa Barat nggak ikut2an terjebak situasi.
2. Kata orang partai preman sekalipun masih banyak juga orang baiknya, dan kata orang Partai ustad belum tentu gak ada orang jahatnya.
3. Demi Allah, dari orang PKS yang pernah jadi Caleg DPR-RI, mereka juga pernah berniat nawarin Jefry Geovanie untuk ikutan Pilkada DKI, Tapi kali Jefry gak punya duit sebanyak Adang, makanya ditinggal… senasib kayak Faisal Basri. Dan gw juga pernah denger kalo PKS sebetulnya nawarin Fauzi Bowo jadi calonnya, tapi karena Fauzi nolak platform PKS yang gak mau gabung partai Islam lainnya… Fauzi gak bisa kerjasama dengan mereka. Saudara2 di PKS, apa partai2 Islam lainnya dan orang2 Islam di luar saudara itu bukan merupakan saudara kita seiman?
4. Mau kayak Depok yang sampai sekarang juga gak ada perbaikan sejak dipimpin Nurmahmudi? Intinya… bukan asal partai dan platformnya, tapi yang penting kemampuan, kejujuran, kecerdikan, dan niatan Amar Ma’ruf Nahi Munkar.
5. Seumur-umur gw berhadapan dengan yang namanya Polisi, hanya ada 3 orang dari mereka yang bener2 jujur. Itupun mereka gak mampu melarang rekan2nya dari perbuatan munkar. Kata Ustad gw, lebih mudah beramar ma’ruf tapi paling sulit nahi munkar. Artinya untuk bener bagi diri sendiri sih lebih mudah, tapi ngajak orang lain bener dan melarang mereka berbuat jahat adalah hal paling susah.
6. Semoga yang salah cuma dari gw aja, Kebenaran hanya milik-NYA.

Wassalam

Siapa Adang?
Istrinya pengusaha kaya. Jadi bisa jadi kayanya dia adalah harta dari istrinya.
Tapi jangan lupa:
1. Banyak proyek2 besar perusahaan istrinya itu didapat selama suaminya jadi wakapolda Jawa Barat, (dan mungkin juga sesudahnya). Ada yang bisa memastikan bahwa jabatan suaminya has nothing to do with that?
*naif mode*
2. Dalam sistem kepolisian RI. Ada nggak ya orang yang bener2 jujur bisa mencapai jabatan sampe Wakapolri?

satu lagi: banyak yang menduga ada hubungan erat antara TW dan Adang. Silahkan dibantah dg bukti. (Tapi TW juga gak cuma miara Adang, Foke juga kayaknya sih…)

Gut job. Profesionalitas (itqon) adalah satu langkah menuju ihsanul ‘amal. Wallahu yuhibbul muhsiniin

Jujur aja gue menangkap kesan kuat kalo loe bisa diibaratkan seperti seseorang yang menghadapi potongan jigsaw puzzle n sebenarnya udah tahu gambar utuh dari jigsaw itu tapi dengan berbagai alasan menolak untuk menyatukan potongan2 itu sambil berteriak lantang apa gambar utuhnya. Gue bersimpati dengan orang2 dalam kondisi seperti loe

Prasangka baik, sungkan, dan balas budi yang bikin pemberantasan korupsi di Indo jalan di tempat. Dalam konteks ini gue lebih memilih untuk berprasangka buruk. Apalagi sebagai auditor, gue tahu banget bahaya berprasangka baik dalam menelisik dugaan fraud.Gue ngga negliat sesuatu yg istimewa dalam pelaporan kekayaan pejabat selama di Indonesia ga dipakai azas pembuktian terbalik. Jawab sendirilah wajar tidaknya jumlah harta segitu untuk seorang pensiunan pejabat polisi (kecuali dia punya software house di Abu Dhabi ya)

Gue merasa wajib untuk terlalu menjustifikasi karena kita lagi ngomongin calon PKS. Kalo kita lagi ngomongin calon Golkar atau PDIP terserahlah, tapi ini kita lagi ngomongin PKS, partai yang modal nilai dan idealismenya gue yakin bisa ngebawa perubahan di negara ini.

Karena kenal baik dengan ideologi dan metode perjuangannya, sekali lagi gue bilang gue yakin PKS ga kehabisan kader-kader luar biasa yang rame ing gawe-sepi ing pamrih. Orang-orang low profile yang kesehariannya sibuk menanam pohon amal yang buahnya rimbun. Gue rasa orang2 seperti ini lebih layak dapat dukungan, bukan orang2 dari barisan Fir’aun, Haman, dan Qorun.

Rasanya ko’ ane justru merasa ente terlalu berlebihan menjustifikasi seorang Adang, yang wallahu’alam sampai sekarang apakah benar dia mendapat seluruh harta kekayaannya dari korupsi atau tidak.
Dari komentar ente no. 11 justru ane melihat bahwa ente ko’ justru menganalogikan Adang dengan Soeharto.
Kalau Soeharto, jelas secara kasat mata dia melakukan KKN dengan anak-anaknya, nah kalau Adang.
Siapa Adang, justru itu yang memang menjadi pertanyaan mendasar.
Kalau ane justru berprasangka baiklah, selama seorang Adang tidak terbukti melakukan tindak kejahatan korupsi, ane masih menganggap dia orang yang relatif bersih.
Oh iya bos ane mau kasih fakta lagi nih, ini dari berita Trans 7 beberapa hari yang lalu, bahwa kekayaan Adang ke KPK dari tahun 2001-2005 adalah sebesar 18 M lebih, sementara Fauzi Bowo juga mempunyai kekayaan sebesar 18 M lebih, tapi itu data terakhir yang dilaporkan Fauzi Bowo ke KPK pada tahun 2001, dan sampai sekarang Fauzi Bowo belum melaporkan harta kakayaannya lagi.
Jadi, begitu Bos, kalau menurut pendapat ane dari laporan kekayaan ke KPK aja sudah jelas siapa yang berani mempertanggungjawabkan kekayaannya, siapa yang tidak.